SAMARINDA. KOMINFONEWS — Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun tetap meluangkan waktu untuk mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN) bagi mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Samarinda, Sabtu (15/11/2025) siang. Perkuliahan berlangsung di Ruang Assessment Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda dengan topik 'Hukum Kewarganegaraan'.
Dalam pemaparannya, Andi Harun menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan bagian penting dari hukum tata negara karena menentukan posisi seseorang di hadapan negara.
“Status kewarganegaraan menentukan apakah seseorang diakui sebagai warga negara, sekaligus hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya,” ujarnya.
Ia mengutip pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa kewarganegaraan adalah hubungan hukum yang bersifat politis dan yuridis antara individu dengan negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.
“Hubungan itu bukan sekadar administratif, tetapi hubungan hukum yang membentuk identitas konstitusional seseorang,” jelasnya.
Andi Harun kemudian merujuk pemikiran Hans Kelsen yang menyebut kewarganegaraan sebagai konsep yuridis yang lahir dari tatanan hukum nasional.
“Kewarganegaraan bukan konsep moral atau politis semata. Ia adalah status hukum seseorang sebagai anggota komunitas hukum yang disebut negara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengaturan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan memastikan siapa yang menjadi bagian negara, sekaligus mencegah munculnya apatride (tanpa kewarganegaraan) maupun bipatride (kewarganegaraan ganda). Hal ini telah diatur dalam Pasal 26 UUD 1945.
“Negara harus memastikan setiap orang memiliki status yang jelas. Itu prinsip dasar negara hukum,” katanya.
Perkuliahan berjalan dinamis. Gaya mengajar Andi Harun yang santai namun tetap serius, disertai candaan ringan, tanya jawab, dan diskusi terbuka, membuat suasana kelas hidup dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa. (EKO/HER/KMF-SMR | FOTO: JEFRICO/DOKPIM)
