SAMARINDA.KOMINFONEWS-Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun menegaskan pentingnya kualitas legislasi sebagai fondasi kebijakan daerah. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk “Membangun Legislasi Berkualitas di Indonesia: Tantangan dan Gagasan”, Sabtu (11/4) siang.
Kegiatan yang digelar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini berlangsung di Auditorium H M Ardans, bekerja sama dengan Pengurus Wilayah APHTN-HAN Kalimantan Timur serta Badan Keahlian DPR RI.
Seminar diikuti kalangan akademisi, dosen, hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk mendorong lahirnya produk legislasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif.
Dalam paparannya, Wali Kota Andi Harun menyoroti eratnya kaitan antara kualitas legislasi dengan efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, produk hukum yang baik setidaknya harus memenuhi empat prinsip utama.
Pertama, relevansi regulasi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kedua, kejelasan tidak membuka ruang multitafsir. Ketiga, keselarasan tidak bertabrakan dengan aturan lain, baik yang lebih tinggi maupun setara. Keempat, implementatif mudah dilaksanakan di lapangan.
“Kalau empat prinsip ini tidak terpenuhi, kebijakan daerah berpotensi tidak berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kunci utama untuk mewujudkan legislasi berkualitas terletak pada pendekatan teknokratis. Artinya, setiap produk hukum harus disusun berbasis riset, data valid, serta didukung naskah akademik yang kuat.
Namun demikian, aspek politis juga tidak bisa diabaikan. Legislasi, kata dia, tetap harus melalui pembahasan matang antara legislatif dan eksekutif, serta selaras dengan nilai-nilai konstitusi.
Lebih jauh, Wali Kota menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi.
“Produk legislasi yang melibatkan partisipasi publik akan lebih berkualitas dan mendapat legitimasi kuat dari masyarakat,” ujarnya.
Seminar ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan legislatif dalam membangun sistem legislasi yang lebih responsif dan berkelanjutan di Indonesia. (EKO/KMF-SMR/FOTO.CRIS/DOKPIM)
