"Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka garda terdepan pelayanan publik. Kerja keras mereka wajib dihargai. Efisiensi belanja kegiatan tidak mendesak, bukan mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai," tegas Wali Kota saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (16/10/2025) sore.

Secara khusus, Wali Kota menekankan sejumlah pos belanja yang harus diefisienkan. Di antaranya untuk perjalanan dinas (perjadin). Bahkan jika memungkinkan, ia meminta agar jangan ada perjadin apapun di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya hanya izinkan untuk perjalanan dinas mengurus anggaran dari pusat. Kalau yang hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan. Saya minta semua OPD untuk beradaptasi dan memberikan perhatian serius di tengah kondisi keuangan yang terbatas saat ini," tandasnya.

Selain Perjadin, Wali Kota juga berharap dilakukan efisiensi di pos belanja makan minum. Khususnya untuk snack yang disiapkan saat rapat.

"Tanpa snack juga kan kita tetap bisa rapat. Makanya saya minta supaya jangan ada lagi belanja untuk itu," timpalnya.

Selain itu, pos belanja yang diminta untuk diefisienkan adalah belanja Alat Tulis Kantor (ATK). Secara khusus, Wali Kota meminta kepada semua Sekretaris OPD untuk lebih memperhatikan soal belanja ATK. (HER/KMF-SMR | AFDANI/DOKPIM)