Hal tersebut disampaikan Saefuddin dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Kota Samarinda, di Hotel Harris Samarinda, Senin (25/8/2025).

“Penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi fondasi penting untuk melindungi demokrasi kita dari praktik-praktik yang mencederai keadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi, mencegah, hingga menindak pelanggaran pemilu maupun pilkada. Namun, kerja pengawasan tidak bisa hanya ditanggung lembaga pengawas. Sinergi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, sangat dibutuhkan agar demokrasi berjalan sehat dan efektif.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Saefuddin juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Inilah pijakan kita bersama, bahwa demokrasi hanya akan tumbuh sehat bila dijaga secara kolektif,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Saefuddin merangkum empat refleksi penting:

1. Demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila pemilu diawasi ketat dan dijaga bersama.

2. Tantangan pengawasan semakin kompleks akibat maraknya politik uang, hoaks, dan intervensi ASN.

3. Pemerintah berkomitmen penuh mendukung pengawasan dengan membangun sinergi lintas pihak.

4. Hasil evaluasi forum ini harus menjadi dasar perbaikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ia kembali mengingatkan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga harus peduli, aktif, dan berani mengambil peran menjaga pemilu yang fair dan bermartabat.

“Pengawasan harus menjadi gerakan bersama. Ini tanggung jawab kita semua sebagai warga demokratis,” pungkasnya.(DON/KMF-SMR.Foto: Ary Dokpim)