SAMARINDA.KOMINFONEWS-Marbot serta penjaga rumah ibadah non muslim di Kota Samarinda mendapat penghargaan umroh dan perjalanan religi gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lewat program Gratispol. Penghargaan ini sendiri diserahkan langsung Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud disaksikan Sekretaris Daerah Kota Samarinda H Hero Mardanus pada Rabu 25 Juni 2025 pagi di Gedung Plenary Convention Hall Sempaja.
Selain Umroh dan Perjalanan Religi, pagi itu juga diserahkan secara simbolis Jaminan Sosial untuk Pendidik dan Pelayan Ibadah atau disebut Jospol berupa isentif guru di Samarinda sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan.
Program Gratispol dan Jospol tadi merupakan bentuk realisasi dari janji kampanye politik pasangan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji berupa amanah yang harus tunaikan.
Sekdakot Hero Mardanus disela acara seremonial tadi mengapresiasikan atas terealisasinya program itu yang menurutnya sebagai bentuk perhatian nyata Pemerintah Provinsi Kaltim kepada para pelayan rumah ibadah di kota Samarinda.
“Artinya penghargaan ini diperuntukkan tak hanya bagi marbot tapi juga penjaga rumah ibadah lintas agama yang mendapat kesempatan yang sama melalui program ini,”tuturnya.
Perlu diketahui Program Gratispol ini menjangkau sebanyak 3.187 penjaga rumah ibadah lintas agama se-Kaltim. Rincian penerima meliputi 2.597 marbot masjid, 389 penjaga gereja Kristen, 144 penjaga gereja Katolik, 19 penjaga pura, 22 penjaga vihara, dan 16 penjaga kelenteng Konghucu.
Di kota Samarinda sendiri penerima penghargaan secara simbolis pagi tadi diantaranya:
1. Mulyadi - Masjid Baiturrahman, Sambutan (Islam)
2. Janty Kumaseh - GKII Gunung Cermin, Samarinda Utara (Kristen)
3. Matius Sanda - Gereja ST. Paulus, Loa Janan Ilir (Katolik)
4. I Wayan Dharmawan - Pura Jagat Hita Karana, Sungai Pinang (Hindu)
5. Liem Joe Ling - Vihara Eka Dharma Manggala, Samarinda Ilir (Buddha)
6. Willy Utomo - Zong De Mio, Sungai Kunjang (Khonghucu)
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama pembangunan daerah antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. (CHA/JIR/KMF-SMR)
