Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TWAP Kota Samarinda, Syaparudin, bersama mahasiswa Magister Hukum dan sivitas akademika UMKT.

Dalam pemaparannya, Andi Harun tidak hanya membahas teori dasar hukum administrasi negara, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik pemerintahan, dinamika politik, hingga pengalaman empiris selama berkarier sebagai lawyer dan kepala daerah.

Ia membuka materi dengan menjelaskan relasi antara politik, hukum, dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, konstitusi hadir sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dalam koridor hukum.

“Konstitusi itu lahir supaya kekuasaan dibatasi. Tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan sewenang-wenang,” ujarnya.

Andi Harun juga mengajak mahasiswa memahami hukum secara lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada hafalan pasal, tetapi juga pada kemampuan membaca konteks sosial, politik, dan filosofi hukum di balik suatu aturan.

Dalam sesi kuliah tersebut, ia menyinggung sejumlah konsep penting dalam hukum administrasi pemerintahan, mulai dari constitutionalism, diskresi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, hingga perkembangan konsep negara dari night watch state menuju welfare state.

Ia turut mengutip teori Lawrence M. Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum, yakni legal structure, legal substance, dan legal culture. Menurutnya, tantangan terbesar penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada regulasi atau aparat, tetapi juga budaya hukum masyarakat.

“Kadang aturan sudah bagus, aparatnya ada, tapi budaya hukumnya belum baik. Itu yang menjadi tantangan bersama,” tuturnya.

Selain pembahasan akademik, Andi Harun juga menyampaikan refleksi personal tentang perjalanan hidupnya saat menempuh pendidikan hukum. Ia mengaku pernah hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus bekerja sambil kuliah. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi proses penting yang membentuk daya juang, kedisiplinan, dan semangat untuk terus belajar.

Dalam konteks birokrasi modern, ia juga menyoroti tantangan administrasi pemerintahan di era digital, seperti e-government, big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga pentingnya penerapan good governance yang berbasis transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan rule of law. Ia mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga integritas serta tidak terjebak dalam budaya feodalisme dan orientasi kekuasaan yang berlebihan.

“Jabatan itu datang dan pergi. Jangan sampai kita kehilangan kesederhanaan hanya karena jabatan,” pesannya.

Kuliah ditutup dengan ajakan kepada mahasiswa untuk terus menuntut ilmu dan menjaga kerendahan hati sebagai bagian dari karakter intelektual.

“Jangan pernah lelah belajar. Orang yang benar-benar berilmu biasanya semakin bijaksana, semakin rendah hati, dan semakin lembut,” pungkasnya. (YAS/ASYA/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)