SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda mengajukan total 52 usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang digelar di Odah Pendopo Etam, Kamis (30/4/2026).
Dari puluhan usulan tersebut, sektor infrastruktur masih menjadi yang paling dominan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim, Samarinda mengajukan 28 kegiatan—lebih dari separuh total usulan.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, yang hadir didampingi Asisten II sekaligus Plt Kepala Bapperida Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa besarnya porsi usulan infrastruktur mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kegiatan di Samarinda masih banyak yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya di hadapan Gubernur Kalimantan Timur dan peserta Musrenbang.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian dengan 22 paket usulan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim. Sementara sektor kesehatan dan perhubungan masing-masing menyumbang satu usulan kegiatan.
Secara keseluruhan, komposisi usulan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan layanan dasar masih menjadi prioritas utama Kota Samarinda dalam perencanaan tahun 2027.
Menariknya, dalam penyampaiannya, Saefuddin juga secara terbuka menyampaikan harapannya agar seluruh usulan tersebut dapat terakomodasi, meski bergantung pada kemampuan anggaran provinsi.
“Totalnya ada 52 kegiatan yang kami usulkan. Harapannya bisa masuk semua di RKPD dan bisa terlaksana dengan baik. Tentu kita berharap anggarannya juga tersedia,” ucapnya.
Ia pun menambahkan dengan nada ringan, penuh harap, bahwa realisasi program sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.
“Kalau toh ada anggarannya, ya mudah-mudahan bisa jalan semua. Kita berharap saja bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Musrenbang RKPD sendiri menjadi forum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(DON/KMF-SMR || FOTO: MUHAJIR DOKPIM)
