Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Saefuddin Zuhri, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Aksi Bangda dan Gerakan Intervensi Stunting Serentak di Aula Sekretariat TP PKK Samarinda, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, penanganan stunting harus diwujudkan melalui aksi nyata yang konsisten di lapangan, bukan sekadar rutinitas kegiatan formal.

“Kalau stunting ini tidak kita turunkan, berarti kita semua belum berhasil. Ini bukan hanya kepala daerah, tapi seluruhnya,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial tanpa dampak nyata.

“Program ini tidak akan jalan kalau hanya seremonial. Di atas rapat, di bawahnya koler—malas, tidak bergerak. Nah ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya dengan gaya khas yang disambut perhatian peserta.

Saefuddin juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi OPD yang menghadapi kendala di lapangan. Ia menegaskan kesiapannya untuk turun langsung kapan pun dibutuhkan.

“Kalau ada masalah, jangan dipendam. Sampaikan. Saya siap turun 24 jam. Kita ini ingin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, tren prevalensi stunting di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan meski sempat berfluktuasi karena Covid. Tahun 2020 tercatat sebesar 24,7 persen, turun menjadi 21,6 persen di 2021, kemudian naik menjadi 25,3 persen pada 2022. Selanjutnya kembali menurun menjadi 24,4 persen di 2023, 20,3 persen di 2024, hingga akhirnya mencapai 17,13 persen di 2025.

Meski capaian tersebut telah melampaui target nasional, Saefuddin menegaskan bahwa upaya percepatan harus terus diperkuat melalui kerja kolaboratif dan berkelanjutan.

“Kalau kita jalankan bersama, Insya Allah penurunannya bisa lebih cepat lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Samarinda selaku Wakil Ketua II TPPS Rinda Wahyuni Andi Harun menyoroti tantangan lain yang masih dihadapi, yakni rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu.

Ia mengungkapkan, meskipun angka stunting sudah menurun, tingkat kehadiran masyarakat ke Posyandu masih berada di kisaran 28 persen.

“Kita ini sudah bagus di angka stunting, tapi kehadiran Posyandu justru rendah. Padahal dari situlah awal pembentukan generasi sehat,” ujar Rinda yang juga ketua Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda.

Ia menegaskan bahwa peran camat dan lurah sangat krusial karena paling memahami kondisi wilayah masing-masing, termasuk dalam mendorong kehadiran masyarakat serta memastikan validitas data di lapangan.

Sebagai langkah konkret, TP PKK Samarinda akan kembali mengaktifkan program Posyandu Bayangan, khususnya di wilayah dengan tingkat kehadiran di bawah 85 persen.

Program ini sebelumnya terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, dari 11 persen menjadi 67 persen.

“Ini harus kita gerakkan bersama, bukan hanya bulan ini, tapi berkelanjutan sampai akhir tahun. Camat, lurah, sampai RT harus bergerak,” tegasnya.

Selain itu, pembaruan data yang akurat juga menjadi perhatian utama. Data sasaran harus disesuaikan dengan kondisi riil, seperti balita yang sudah tidak masuk kategori atau warga yang telah pindah, agar intervensi lebih tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa intervensi stunting di Samarinda dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pendataan ibu hamil dan balita, pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan fasilitas kesehatan, hingga edukasi gizi, pola asuh, serta penguatan ketahanan keluarga.

Fokus utama diarahkan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan fase paling krusial dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat komitmen, menyamakan langkah, serta memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan ini kerja bersama. Kalau kita kompak dan sungguh-sungguh, insyaallah Samarinda bisa lebih cepat bebas stunting,” pungkas Saefuddin.

Dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting juga datang dari DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut masih terdapat sejumlah kecamatan yang capaian programnya belum sesuai target.

Namun demikian, ia optimistis target penurunan stunting dapat tercapai tahun ini, seiring penguatan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

“Memang masih ada beberapa kecamatan yang belum sesuai target, tapi secara keseluruhan Insya Allah bisa tercapai tahun ini,” ujar Riska yang juga mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Ia menambahkan, pengawasan akan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT, dengan melibatkan TP PKK dan Dasawisma.

“Mulai besok kita turun serentak membuka Posyandu, pengawasannya langsung dari camat. Camat menggerakkan kelurahan, kelurahan ke RT,” jelasnya.

Selain itu, sebutnya ia juga memberikan dukungan melalui program Pokok Pikiran (Pokir), di antaranya pembangunan tiga Posyandu serta pengadaan alat ukur dan alat timbang di 59 kelurahan. “Harapannya tentu stunting di Samarinda bisa benar-benar habis,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kota Samarinda, drg Deasy Evriyani, turut memaparkan 11 poin penting untuk pelaksanaan intervensi serentak.(DON/KMF-SMR || FOTO:MUHAJIR DOKPIM)