SAMARINDA.KOMINFONEWS – Melihat perkembangan dinamika kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota Samarinda terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini ditandai dengan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Mulyadin, bersama rombongan, yang diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda H. Andi Harun, Rabu (2/7/2025) pukul 14.00 WITA di Ruang Tamu Wali Kota, lantai II Gedung Balaikota Samarinda.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) ini bertujuan untuk memperkuat sinergi serta mengevaluasi perkembangan dinamika kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Samarinda selama tiga tahun terakhir yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman dalam menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang patuh terhadap regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“ Kami berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin dan semakin diperkuat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik untuk pencegahan maladministrasi,” jelas Mulyadin.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota H. Andi Harun menyambut baik sinergi yang dibangun dan menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam terus membenahi dan menyempurnakan aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik.
“Kami sadar masih ada yang harus dibenahi. Tapi kami berkomitmen menyempurnakan untuk terus berbenah agar pelayanan publik di Samarinda makin berkualitas,” imbuh Andi Harun.
Dalam suasana obrolan santai namun penuh makna, Wali Kota Samarinda membeberkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Di antaranya penerapan sistem SPMB dengan prinsip "zero tolerance" , digitalisasi kelurahan, kartu berlangganan parkir, hingga peningkatan layanan air bersih.
Menanggapi salah satu program digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan, Ombudsman Kaltim menyampaikan ketertarikannya untuk melakukan penelusuran langsung terhadap implementasi program tersebut.
Tujuannya untuk menilai sejauh mana penerapan digitalisasi telah memenuhi standar dan kaidah yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai model kelurahan yang responsif dan bebas dari praktik maladministrasi.
Turut hadir mendampingi Walikota dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus, Asisten III H. Ali Fitri, Irbansus Inspektorat H. Mukhlis serta Kepala Bagian Ortal Fiona Citrayani.
Diakhir pertemuan, Pemkot Samarinda berharap agar kolaborasi dengan Ombudsman dapat terus terjalin dalam upaya menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat, mencegah maladministrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
" Tantangan kita akan terus dibenahi termasuk penguatan penyelenggaraan pelayanan publik demi memberikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat" pungkasnya (VE/DON/KMF-SMR/JIR/DOKPIM)
