Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Rencana Titik Lokasi Terminal Multipurpose yang dipimpin langsung Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun, di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balaikota Samarinda, Selasa (27/1/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Samarinda H. Hero Mardanus Satyawan, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Hotmarulitua Manalu, serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya.

Dalam arahannya, Andi Harun menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan multipurpose bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.

“Kenapa saya ingin pelabuhan multipurpose? Karena saya ingin menaikkan fiskal APBD Kota Samarinda. Ini besar sekali pendapatannya. Tidak gampang-gampang bisnis di sini. Satu kapal saja bisa menghasilkan sekitar satu miliar rupiah per bulan,” tegasnya.

Menurut Andi Harun, jika pelabuhan tersebut berfungsi multi-purpose, maka ke depan APBD Samarinda tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kontraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya berpikir bukan hanya untuk periode saya. Siapapun wali kota yang memimpin nanti, struktur APBD kita harus sudah kuat dan sehat,” ujarnya.

Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara pelabuhan multipurpose yang direncanakan dengan pelabuhan eksisting di Jalan Yos Sudarso. Selama ini, pelabuhan Yos Sudarso hanya difungsikan sebagai pelabuhan penumpang.

“Kalau multipurpose, kita bisa melayani minyak, air, batubara, dan berbagai komoditas lainnya. Semua bisa masuk. Bukan hanya menumpangkan orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa konsep multipurpose central adalah pelabuhan yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas dan sarana pendukung, sehingga mampu menjadi pusat aktivitas logistik dan ekonomi, bukan sekadar titik transit penumpang.

Ia menyebutkan, proyek Pelabuhan Multipurpose membutuhkan investasi besar, dengan nilai minimal mencapai Rp700 miliar, bahkan bisa menyentuh Rp800–900 miliar jika mencakup keseluruhan kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, skema pembiayaan murni melalui investor menjadi pilihan yang realistis.

“Ini murni investor. Pemerintah kota nanti cukup memiliki saham, bisa 20 atau 30 persen. Investor mungkin 51 persen. Kita tinggal cari investor yang serius,” katanya.

Andi Harun juga mengungkapkan bahwa pihak Samudra Indonesia telah menyatakan kesiapan membangun, dengan catatan seluruh aspek harus clear and clean. Ia pun mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan agar tidak bergantung pada satu akses jalan saja menuju lokasi pelabuhan.

“Pemerintah tidak boleh bergantung pada satu rencana. Harus selalu ada alternatif jalan. Kalau tiba-tiba harga naik atau ada kendala, kita tidak boleh melanggar aturan,” pesannya.

Wali Kota berharap kehadiran Pelabuhan Multipurpose nantinya mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong Samarinda menjadi simpul logistik penting di Kalimantan Timur.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta, proyek ini diyakini tidak hanya akan membawa manfaat bagi Kota Samarinda, tetapi juga bagi Kalimantan Timur dan bahkan berkontribusi pada rantai logistik nasional hingga global.

Sebagai informasi, Pelabuhan Multipurpose merupakan pelabuhan yang dirancang untuk melayani berbagai jenis kegiatan dan komoditas, mulai dari peti kemas, kargo curah, barang umum, kendaraan, hingga penumpang. Dalam konteks rencana di Palaran, Samarinda, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung arus barang dan jasa, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor-impor.(DON/TANIA/KMF-SMR || FOTO: CHRIS DOKPIM)