Demikian disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda di Gedung B Ballroom Aratula Lantai 4 Kantor Bapperida Kota Samarinda, Selasa (9/12/2025).

Dalam arahannya, Saefuddin Zuhri menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata kondisi daya beli masyarakat.

Menurutnya, tekanan inflasi paling sensitif bersumber dari kelompok pangan dan energi yang dampaknya sangat dirasakan warga, terutama menjelang momen hari besar keagamaan.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga di tingkat regional. Ia menilai situasi ekonomi saat ini menuntut kerja ekstra dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pasokan bahan pokok.

“Rangkaian hari besar yang akan kita hadapi seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri berpotensi meningkatkan tekanan inflasi jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Wawali kemudian menekankan lima poin utama kepada TPID dan seluruh stakeholder. Pertama, memastikan ketersediaan stok bahan pokok dalam kondisi aman serta mengantisipasi potensi spekulasi dan percaloan. Kedua, menjaga kelancaran distribusi dari hulu ke hilir melalui sinergi instansi terkait, TNI-Polri, dan pelaku usaha.

Ketiga, melakukan pemantauan harga harian secara intensif berbasis data terhadap komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, serta LPG 3 kg dan 12 kg, termasuk ketersediaan bahan bakar kendaraan.

Keempat, menjaga stabilitas stok pangan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Bulog, distributor, pelaku usaha, hingga UMKM, dengan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET).

Kelima, setiap indikasi penyimpangan distribusi dan perdagangan pangan—mulai dari penimbunan, pengurangan pasokan secara sengaja, hingga kecurangan takaran—diminta segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Saefuddin menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan semata persoalan teknis ekonomi, tetapi juga terkait integritas, keadilan, dan perlindungan hak konsumen. Karena itu, pengawasan terpadu harus dijalankan secara optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi awal Bank Indonesia, kinerja TPID Kota Samarinda dinilai cukup menggembirakan, meski tetap menunggu rilis resmi angka inflasi.

Menutup sambutannya, Saefuddin mengajak seluruh peserta menjadikan High Level Meeting sebagai momentum penguatan komitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

“Semoga kerja keras dan kolaborasi kita menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperoleh rida Allah SWT. Sukses berkelanjutan untuk Samarinda Maju,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, S.Sos., M.Si., melaporkan bahwa inflasi Kota Samarinda hingga akhir 2025 berada dalam kondisi terkendali dan relatif stabil, meski tetap perlu diantisipasi menjelang hari besar keagamaan.

Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,18 persen, meningkat dibandingkan Oktober 2025 yang mengalami deflasi minus 0,09 persen. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dan penyesuaian harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta konsumsi kopi.

Secara tahunan, inflasi November 2025 mencapai 2,10 persen. Kondisi ini mencerminkan stabilitas pasokan serta keberhasilan pengendalian inflasi daerah sepanjang 2025.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkot Samarinda memperkuat sinergi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan PT Pertamina. Jika terjadi lonjakan harga signifikan, pemerintah siap melakukan intervensi melalui operasi pasar.

Pemkot juga mengoperasikan empat Toko Pengendali Inflasi yang tersebar di Pasar Merdeka, Pasar Segiri, Pasar Sungai Dama, dan kawasan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk elpiji 3 kg, diterapkan sistem kartu penerima bagi lebih dari 18.000 warga agar subsidi tepat sasaran.

Asisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Azhari Novy Sucipto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa TPID Kota Samarinda berhasil meraih peringkat kedua nasional, penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI. Prestasi ini berpotensi memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari total nasional Rp750 miliar bagi peringkat satu hingga tiga.

Dengan inflasi hingga November 2025 di angka 2,10 persen—di bawah target nasional 2,5 persen ±1 persen—Samarinda masih memiliki ruang pengendalian sekitar 0,40 persen pada Desember untuk tetap berada dalam rentang target.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, Bank Indonesia mengingatkan potensi lonjakan inflasi akibat peningkatan permintaan masyarakat. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain beras, emas perhiasan, angkutan udara, serta potensi gangguan distribusi akibat curah hujan tinggi.

Untuk memperkuat kinerja TPID, BI mendorong penyempurnaan One Page Summary (OPS) berisi program unggulan yang berdampak langsung pada pengendalian inflasi, serta peningkatan kelengkapan laporan administrasi kegiatan TPID.

Perwakilan Bulog Kota Samarinda melaporkan bahwa stok pangan dalam kondisi aman, terdiri dari beras medium 6.400 ton, beras premium 256 ton, gula 45 ton, minyak goreng 83.000 liter, jagung pakan ternak 8,6 ton dan cadangan bawang 177 ton.

Penyaluran beras SPHP telah mencapai 200 ton atau 52 persen dari target. Sementara bantuan pangan beras dan minyak goreng telah tersalur 100 persen melalui kelurahan, dengan total 752,3 ton beras dan 82.492 liter minyak goreng.

Bulog juga melaksanakan penyerapan 234.850 kilogram gabah dan 1.954 kilogram jagung dari petani Samarinda. Pemkot turut mendukung melalui penyediaan mesin pengering (dryer) guna meningkatkan kualitas produksi.

Bulog menegaskan bahwa sinergi bersama Pemkot, Bank Indonesia, TNI-Polri, dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. (MAF//DON/KMF-SMR | FOTO: BAY/DOKPIM)