Mengusung tema “Partisipasi warga negara dalam proses politik meningkatkan kualitas demokrasi” kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar Badan Kesbangpol Samarinda setiap tahun.

Sosialisasi yang dikemas dengan diskusi santai ini menghadirkan narasumber Mantan Wali Kota Samarinda Dua Periode DR H Syaharie Jaang serta mantan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan juga Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Mulawarman DR Jauhar.

Dengan diikuti 100 peserta mulai dari pelaku seniman dan pengurusan paguyuban dari berbagai suku di kota Samarinda, sosialisasi berlangsung hingga sesi tanya jawab bersama peserta.

Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri ketika membuka sosialisasi tadi dalam sambutannya mengapresiasikan untuk penyelenggara acara yang telah berhasil mendatangkan pembicara yang memang ahli dalam dunia politik.

Apalagi menurut dia pendidikan politik menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik.

Sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber yang punya rekam jejak pernah menjadi kepala daerah ini setidaknya sangat berkesinambungan dengan kehidupan berpolitik yang dijalani oleh masyarakat di kota tepian.

“Baik pak Jaang maupun pak Hadi, mereka berdua ini adalah senior dan mentor politik bagi saya. Jadi kalau beliau sudah hadir disini untuk menyampaikan ilmunya harus kita amati dan harus kita jalankan,”pesan Wawali.

Wawali juga menambahkan jika Pemkot berkomitmen untuk meningkatkan terus kualitas demokrasi melalui kegiatan Pendidikan Politik yang kerap diselenggarakan oleh Ksebangpol.

Tujuannya supaya memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif.

“Karena lewat pendidikan politik kita bisa belajar untuk membedakan mana berita asli sama palsu terkait isu-isu politik . Dengan belajar kita juga harus mampu menyaring isu-isu yang baik supaya kota ini tetap kondusif dan aman. Karena jadi pemimpin itu kada gegampangan, coba tanya pak Jaang 20 tahun menjabat kepala daerah mulai dari wakil, bagaimana perjuangan beliau menjaga warga kota supaya tetap kondusif di era informasi lewat dunia digital yang saat ini sangat luar biasa,”tuturnya.

Sementara, Syaharie Jaang sendirian dalam paparannya menjelaskan jika proses perundangan dan peraturan di Indonesia maupun di daerah memang berasal dari proses politik yang melibatkan legislatif dan kepala daerah.

Dimana menurut dia, secara keseluruhan, proses perundangan dan peraturan merupakan cerminan dari sistem demokrasi. legislatif mewakili aspirasi rakyat dan eksekutif bertindak sebagai perwujudan kebijakan negara, sehingga tercipta hukum yang dapat memberikan arah dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut Hadi Mulyadi dalam uraiannya menyampaikan, berdasarkan pandangan islam juga mengajarkan kehidupan berdemokrasi yang tercantum melalui pesan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini jelas Hadi, terjadi ketika Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Disana baginda rasul mulai mengatur tata kelola bermasyarakat dari masalah kepedulian, kesejahteraan, keadilan, musyawarah, kedamaian hingga masalah silaturahmi. (FER/TOM/KMF-SMD)