SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar pertemuan koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat Bapperida, Jalan Dahlia, Rabu (27/8/2025). 

Pertemuan ini dihadiri Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dr. Osbin Samosir, M.Si, didampingi dua staf Direktorat Pelayanan HAM Pusat, Steven dan Erlina. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Dr. Hj. Umi Laili, S.H., M.Hum, bersama jajaran Kanwil yakni Dwi Kartikwati, Rio, Faisyal, dan Puma. Dari Pemerintah Kota Samarinda, hadir Wakil Wali Kota, Saefuddin Zuhri, bersama perangkat daerah terkait.

Sejak pukul 09.00 WITA, diskusi berlangsung intens membahas persiapan pemantauan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada program strategis Presiden, antara lain MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang juga dijalankan di Kota Samarinda.

Dr. Osbin Samosir menegaskan, Kemenkumham memiliki peran penting dalam memastikan program strategis nasional berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

“Kami berkunjung ke Samarinda untuk mendalami pelaksanaan kegiatan MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Hal ini penting agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa Samarinda siap mendukung penuh setiap program prioritas pemerintah pusat. Ia menyebut sejumlah program strategis, mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih sudah berjalan di Samarinda.

“Alhamdulillah, apa yang diinstruksikan pemerintah pusat di Samarinda bisa kita jalankan. Koperasi Merah Putih sudah berjalan, Sekolah Rakyat bahkan Samarinda menjadi daerah yang paling siap di Kaltim, dan MBG juga sudah mulai bisa dilihat pelaksanaannya di lapangan. Ini bukti bahwa instruksi pusat langsung kami tindaklanjuti dengan cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wawali menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Samarinda. Pemkot juga sedang menyiapkan penambahan tiga KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) baru untuk memperluas layanan ke sekolah-sekolah yang belum terjangkau.

Selain itu, Pemkot juga telah bersiap dengan berbagai hal dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat. “Prinsipnya, apa yang menjadi program Presiden (PSN) tentu harus kita utamakan. Karena ini adalah kesinambungan dari pusat ke daerah yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Saefuddin Zuhri.(Soel/KMF-SMR.Foto: Chaidir Dokpim)