SAMARINDA.KOMINFONEWS — Menjaga kestabilan harga pangan dan mempercepat realisasi belanja daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi rutin yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Samarinda secara virtual dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Senin (20/10/2025).
TPID Kota Samarinda yang langsung dipimpin Wakil Walikota Samarinda H Saefuddin Zuhri mengikuti rakor nasional ini di Gedung PKK Samarinda. Usai rakor, wawali yang didampingi
Kabag Perekonomian Setda Kota Samarinda Nadya Turisna bersama sejumlah pejabat perangkat daerah dan anggota PPID Kota Samarinda meggelar rapat pengendalian harga beras.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mesin pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu belanja pemerintah dan sektor swasta dengan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Berdasarkan data SP2KP Kemendag, sejumlah komoditas seperti cabai merah dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga, sementara bawang merah dan beras mulai menurun. Secara nasional, inflasi September 2025 tercatat sebesar 0,21 persen (mtm) dan 2,65 persen (yoy), masih dalam batas sasaran pemerintah.
Deputi Kemenkeu Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah yang belum sejalan dengan dana transfer ke daerah (TKD) dan berpotensi menambah SILPA.
“Pemda perlu mengakselerasi belanja dan menjaga simpanan di perbankan dalam jumlah wajar,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga terkait stabilitas sosial dan politik.
“Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah karena beliau menjaga stabilitas harga, terutama beras. Jika harga beras stabil, harga lain ikut terkendali,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun.
Dari sisi pangan, Kemenko Bidang Pangan dan Kementan melaporkan bahwa harga beras nasional mulai menurun dengan stok mencapai 1,2 juta ton. Langkah stabilisasi dilakukan melalui operasi pasar, pasar murah, serta penegakan hukum terhadap pedagang yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi hasil rakor tersebut, Wawali Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa Pemkot Samarinda akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui langkah konkret di lapangan.
“Fokus kita adalah memastikan kebijakan pusat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
Ia menambahkan, tidak perlu ada program tambahan yang bersifat seremonial. Yang utama, anggaran yang tersedia harus benar-benar menjawab permasalahan di masyarakat.
Wawali juga menegaskan bahwa kolaborasi antarperangkat daerah serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan bahan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Samarinda optimistis inflasi dapat terkendali. Pemkot berkomitmen menjaga keseimbangan ekonomi agar daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi daerah terus berlanjut hingga akhir 2025.(VE/DON/KMF-SMR | Foto: JIR-DOKMPIM)
26 Februari 2026
26 Februari 2026
26 Februari 2026
