Dalam pertemuan tersebut, PMKRI menyampaikan rencana pelaksanaan Konferensi Studi Regional (KSR) yang dijadwalkan pada 10 Januari 2026. Kegiatan ini akan dipusatkan di Keuskupan Agung Samarinda, Jalan DI Pandjaitan, dan melibatkan empat cabang dari empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, dengan total peserta 80 orang.
Isu utama yang diangkat dalam KSR adalah persoalan ekologis, khususnya menjaga kelestarian alam dan budaya Kalimantan pascakehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). PMKRI juga mengundang Wali Kota atau Wakil Wali Kota Samarinda untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wawali Saefuddin Zuhri menyampaikan apresiasi atas silaturahmi dan inisiatif PMKRI. Ia menilai isu ekologis yang diangkat sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini, terutama di tengah percepatan pembangunan.
“Isu lingkungan dan budaya ini sangat tepat. Namun saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai acara seremonial. Harus ada hasil nyata yang berdampak bagi masyarakat, khususnya Kota Samarinda,” tegas Saefuddin.
Ia juga menegaskan bahwa keberagaman suku dan agama di Samarinda dan Kalimantan Timur merupakan kekuatan utama dalam mendukung pembangunan, termasuk IKN. Menurut dia, keharmonisan sosial harus terus dijaga dengan menjunjung tinggi adat, sopan santun, dan saling menghormati.
“Kita berbeda-beda suku dan agama, tapi hidup berdampingan dengan damai. Itu modal besar pembangunan. Semua wajib saling menghormati sebagai warga Indonesia,” ujarnya.
Terkait permintaan sebagai narasumber, Wawali Saefuddin meminta agar PMKRI menyiapkan Term of Reference (TOR) yang jelas agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan memberi manfaat luas. (HER/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)
25 Februari 2026
24 Februari 2026
24 Februari 2026
