Dalam kesempatan itu, MTI menilai transportasi semestinya menjadi urusan wajib pelayanan dasar, mengingat besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan transportasi yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Selain mendorong pengembangan angkutan umum, MTI juga menyoroti pentingnya pengendalian kendaraan over dimension dan over load (ODOL), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengawasan tata ruang yang sejalan dengan perencanaan transportasi. MTI berharap dapat menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merumuskan kebijakan transportasi yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wawali Saefuddin Zuhri menyampaikan dukungan penuh Pemkot Samarinda terhadap penguatan sistem transportasi yang andal, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa masukan dari MTI akan menjadi bahan penting dalam proses perumusan kebijakan transportasi di tingkat daerah.

Menurutnya, pengembangan angkutan umum berbasis bus merupakan solusi paling realistis untuk jangka menengah, menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat guna memperkuat konektivitas transportasi di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

“Kalau memang dibutuhkan penguatan dari MTI, saya siap hadir dan bersama-sama menyampaikan kepentingan daerah, agar masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar Saefuddin Zuhri menutup pertemuan. (MAF/FER/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)