Sebagai tindak lanjut pertemuan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Ir H. Hero Mardanus Satyawan, MT menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Selasa (10/3/2026) siang.
Rapat tersebut dihadiri Asisten III Setda Kota Samarinda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, Kepala BPKAD, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan Dinas Perikanan, serta Bagian Pemerintahan.
Pertemuan yang dipimpin Sekda Hero Mardanus itu membahas sinkronisasi data indikator daerah. Pembahasan ini dilakukan menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi secara bersamaan.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Samarinda memperkuat komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi sementara menunjukkan bahwa kelemahan pada sektor pendataan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
Hero Mardanus menegaskan bahwa validitas dan akurasi data yang dikelola BPS menjadi kunci dalam memperbaiki capaian indikator daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan koordinasi dengan BPS dalam pemutakhiran data sektoral.
“Kami mengharapkan seluruh OPD membangun komunikasi yang lebih intensif dengan BPS untuk memperbarui data sektoral, mulai dari pertanian, pariwisata hingga kesehatan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Samarinda juga menjadwalkan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh data sektoral terintegrasi secara akurat, sehingga bisa mendukung optimalisasi dana transfer dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (EKO/SAN/HER/KMF-SMR | FOTO: BAY/DOKPIM)
