Sebagai tindak lanjut, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., Pemkot Samarinda langsung menggelar rapat koordinasi internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Selasa (4/8/2026).

Dalam paparannya saat memimpin Rakornas, Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut telah memasuki penyelenggaraan ke-177 sejak pertama kali dilaksanakan pada 22 Oktober 2022. Saat itu, tingkat inflasi nasional berada pada angka 5,95 persen.

Berkat sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, inflasi nasional hingga akhir Juli 2026 berhasil dikendalikan secara signifikan menjadi 2,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Yusharto juga mengingatkan pentingnya peran aktif seluruh TPID di daerah untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pokok di wilayah masing-masing.

Semangat dan arahan Rakornas tersebut langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi internal TPID Kota Samarinda yang dipimpin Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setkot Samarinda, Nadya Turisna.

Dalam arahannya, Nadya menyampaikan bahwa dinamika angka inflasi daerah memerlukan perhatian teknis serta langkah konkret yang presisi. Meski rilis BPS mencatat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), hasil pemantauan dan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan menunjukkan harga komoditas pangan utama di Samarinda masih terkendali dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kami mencermati bahwa kenaikan IHK sebesar 3,77 persen ini turut dipengaruhi oleh pergerakan komoditas di luar pangan, seperti perhiasan emas dan biaya transportasi udara. Namun, Pemkot Samarinda tidak ingin menjadikannya sebagai alasan. Fokus utama kami adalah menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan harian seperti daging ayam ras, ikan layang, serta memastikan ketersediaan BBM," tegas Nadya.

Nadya menjelaskan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan skema intervensi pasar secara terukur. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Varian NiagaSamarinda untuk menyediakan pasokan ayam beku (frozen chicken) seharga Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram guna memotong rantai distribusi dan menekan potensi spekulasi harga.

Di sektor perikanan, masyarakat juga didorong memanfaatkan pasokan ikan layang beku berkualitas baik dengan harga Rp32.000 per kilogram sebagai alternatif konsumsi harian.

Pendekatan yang humanis dan adaptif juga menjadi dasar dalam pelaksanaan intervensi harga. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Pemkot Samarinda sepakat untuk tidak lagi menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di dalam area pasar tradisional guna menghindari potensi gesekan harga dengan para pedagang lokal. Sebaliknya, Gerakan Pasar Murah (GPM) akan digelar langsung di kawasan permukiman warga.

Sebagai aksi nyata terdekat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Disketapang Tani) berkolaborasi secara intensif dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program strategis ini juga didukung penuh oleh Dinas Perdagangan, Perum Bulog, dan Dinas Perikanan untuk memperkuat stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Melalui sinergi dan dukungan fasilitas dari BI Kaltim tersebut, kegiatan GPM digelar selama dua hari, pada 5–6 Agustus 2026, yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Bumi Alam Indah (Korem), Kelurahan Lempake.

Momentum ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-56 Kelurahan Lempake sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat akan memperoleh berbagai komoditas, seperti beras SPHP, minyak goreng Minyakita, telur, hingga produk perikanan dengan harga bersubsidi yang terjangkau.

Di sisi distribusi energi, Nadya menegaskan bahwa koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perhubungan Samarinda terus diperkuat. Dengan ketersediaan Pertalite sebanyak 7.463 kiloliter (KL) dan Biosolar sebanyak 2.496 KL di Depo Juanda yang dinilai aman, seluruh SPBU diinstruksikan beroperasi lebih awal mulai pukul 05.00 WITA serta menyiapkan petugas khusus untuk mengurai antrean.

Melalui kolaborasi yang solid antara Bagian Ekonomi Setkot Samarinda, seluruh perangkat daerah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga masyarakat, Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat berbagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, perluasan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), serta penguatan kerja sama antardaerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemkot Samarinda optimistis tekanan inflasi dapat ditekan secara bertahap hingga kembali berada pada kisaran target daerah. Komitmen bersama tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kota Tepian sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan yang aman, dan distribusi yang lancar.

(VE/ASYA/KMF-SMR)