Wakil Wali Kota Samarinda, H Saefuddin Zuhri SE MM menegaskan pentingnya kesiapan penuh, konkret, dan terukur bukan hanya sebatas antisipasi dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Internal Pengendalian Inflasi, yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda, Senin (19/1/2026), di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III Balai Kota Samarinda.

Rapat ini merupakan tindak lanjut setelah mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir, membahas antisipasi kenaikan harga pangan dan tiket transportasi menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional “3 Juta Rumah.”

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa secara historis, inflasi bulanan periode awal Ramadan (2021–2025) paling dominan disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada Maret 2025, kelompok tersebut berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,37 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang 1,18 persen.

Perum Bulog Kota Samarinda memastikan stok beras sebanyak 8.670 ton serta minyak goreng Minyakita dalam kondisi aman untuk tiga bulan ke depan.

Sementara itu, Pengawas perdagangan ahli muda bidang perdagangan dalam negeri, Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Hj Heny Kartika Handayani, melaporkan bahwa sebagian besar komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging ayam, cabai, dan bawang putih masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun komoditas yang melebihi HET antara lain gula pasir, daging sapi, telur ayam ras, dan kedelai.

Saefuddin Zuhri juga menyoroti potensi kenaikan harga tiket transportasi udara menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia meminta agar Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan langkah pengendalian yang terukur sehingga lonjakan tarif tidak memberatkan masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kota Samarinda, sektor transportasi mencatat kenaikan inflasi tahunan sebesar 1,58 persen, dengan andil terbesar berasal dari angkutan udara.

Dari sisi ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Kota Samarinda melalui Aji Syarifah Zulaiha melaporkan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, yang akan digelar di lima kelurahan Bukuan, Rawa Makmur, Loa Bakung, Sungai Kapih, dan Gunung Lingai pada 3–5 Februari dan 10–11 Februari 2026. Selain itu, Ketapang juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan kepada 450 kepala keluarga di tiga kecamatan.

Perusda Varian Niaga turut berperan menjaga keseimbangan harga ayam dan telur melalui kemitraan dengan peternak lokal. Sementara Satgas Pangan Polresta Samarinda mendorong TPID untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Nadya Turisna, menambahkan bahwa distribusi solar bersubsidi perlu dijaga agar tidak mengganggu distribusi logistik dan layanan publik. Ia juga menyampaikan arahan Dirjen PolPU Kemendagri mengenai gerakan menanam cabai di kalangan pelajar SMA/sederajat, dengan pendampingan Dinas Ketapang dan perangkat daerah terkait.

Menutup rapat, Wakil Wali Kota menyampaikan optimisme bahwa TPID Kota Samarinda mampu menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, demi kenyamanan masyarakat menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Terima kasih, ini adalah kerja rutin yang harus terus kita jaga. Mari kita monitor bersama dan sampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Tujuannya satu menjaga inflasi tetap stabil demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Saefuddin Zuhri. (VE/FER/KMF-SMR/Foto: CHRIS/DOKPIM)