Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (24/12/2025) sore itu digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas PUPR, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) A. Syaparudin, S.Sos, Camat Loa Janan Ilir, Camat Samarinda Utara, serta para lurah terkait, yakni Lurah Simpang Tiga, Lurah Tani Aman, dan Lurah Sungai Siring.

Dalam paparan penanganan banjir di wilayah Sungai Siring, disampaikan bahwa rencana pembangunan kolam retensi atau waduk dengan luasan sekitar 70 hektare hingga saat ini baru terealisasi sekitar 3,9 hektare. Progres pembangunan masih terkendala oleh adanya sengketa kepemilikan lahan di beberapa titik.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda meminta agar persoalan lahan ditangani secara cermat dan terukur. Ia menginstruksikan agar dokumen kepemilikan tanah diperiksa keasliannya. Apabila dokumen sama-sama dinyatakan sah, maka perlu dipastikan kembali apakah lokasi tanah berada pada titik yang sama atau berbeda. Jika berada pada lokasi yang sama dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur hukum menjadi opsi terakhir yang harus ditempuh.

Wali Kota juga meminta agar TWAP terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan camat, lurah, serta pihak pertanahan. Selain itu, dilakukan identifikasi secara rinci terhadap lahan yang bermasalah dan yang tidak bermasalah, sehingga proses pembangunan dapat tetap berjalan dengan menyelesaikan lebih dahulu lahan-lahan yang tidak memiliki kendala hukum.

Sementara itu, untuk penanganan banjir di kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir, khususnya di Kelurahan Tani Aman dan sekitarnya, disampaikan bahwa anggaran penanganan telah tersedia dalam perencanaan tahun 2026. Wali Kota menekankan pentingnya kepastian jadwal pertemuan dengan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat persoalan banjir di wilayah tersebut bersifat lintas daerah.

Wali Kota juga mendorong agar dilakukan pertemuan langsung antara Wali Kota Samarinda dan Bupati Kutai Kartanegara guna menyatukan langkah dan komitmen. Untuk tahun ini, fokus utama diarahkan pada pembangunan sodetan sungai sebagai bagian dari upaya pengendalian aliran air. Proses pembongkaran bangunan di bantaran sungai disebut telah mendapat dukungan dan kesadaran tinggi dari masyarakat. Selain itu, Wali Kota memerintahkan agar segera dilakukan identifikasi kebutuhan anggaran secara detail agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota turut menyoroti penanganan banjir di wilayah Samarinda Utara dan beberapa bagian lain Kota Samarinda. Berbagai progres telah dilakukan, mulai dari pembangunan kolam retensi, pembersihan parit dan drainase, hingga upaya normalisasi di sejumlah titik. Namun demikian, Wali Kota meminta agar kawasan Lempake Jaya dan beberapa lokasi rawan lainnya di Samarinda Utara benar-benar mendapatkan perhatian serius dengan langkah-langkah yang terukur dan progres yang jelas.

Selain itu, masih ditemukannya genangan air di beberapa sudut kota, termasuk di sekitar area flyover, juga menjadi perhatian. Wali Kota meminta agar penyebab genangan tersebut ditelusuri secara teknis sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Sepanjang rapat berlangsung, Wali Kota Samarinda terlihat memberikan perhatian penuh terhadap setiap paparan dan diskusi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa penanggulangan banjir merupakan isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan kerja bersama, kolaborasi lintas wilayah, serta komitmen yang konsisten dari seluruh pihak terkait. (ASYA/KMF-SMR/FOTO: CRIS-DOKPIM)