SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menegaskan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Samarinda dan pembangunan pelabuhan multi purpose sebagai salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Samarinda mulai tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat internal pembahasan RIP Pelabuhan Samarinda bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait pada Selasa (2/12/2025) siang di gedung Balai Kota.
“Pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tugas menjaga inflasi, dan meningkatkan transaksi ekonomi sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan yang modern dan tertata. Karena itu, mulai 2026 penyelesaian RIP dan pelabuhan multi purpose menjadi prioritas paling utama,” tegas Andi Harun dalam rapat tersebut.
Wali Kota juga memaparkan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan BPN Kaltim, BPN Kota Samarinda, dan Pertamina Hulu Mahakam. Lokasi awal pelabuhan multi purpose yang pernah direncanakan bersama investor di kawasan Bentuas kini berada dalam area klaim Pertamina.
Menurut Wali Kota, secara hukum klaim tersebut berpotensi lemah karena izin lama semestinya hanya berlaku sampai 1980 dan tidak dikonversi. Namun demi kepastian dan menghindari konflik berkepanjangan, ditempuh solusi melalui kesepakatan dengan Pertamina.
Dalam kesepahaman itu, Pertamina Hulu Mahakam bersedia, Memberi ganti rugi atas tanah sekitar 13 hektare yang sebelumnya akan dihibahkan untuk pelabuhan, dan Menyediakan lahan mereka di sekitar Bentuas untuk dipinjam-pakaikan sebagai lokasi baru pelabuhan multi purpose.
“Lokasi yang semula kita rencanakan bersama investor tidak mungkin lagi kita lanjutkan karena sudah berada dalam klaim Pertamina. Tapi pada saat yang sama, kita mendapatkan alternatif lahan yang lebih luas melalui skema pinjam pakai dari Pertamina Hulu Mahakam. Ini yang sekarang harus kita matangkan titik koordinatnya,” jelas Andi Harun.
Untuk mengonsolidasikan seluruh proses, Wali Kota memerintahkan pembentukan Tim Percepatan Pembahasan Rencana Induk Pelabuhan dan Tindak Lanjut Pelabuhan Multi Purpose Samarinda.
Struktur awal yang disepakati, Ketua: Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan Anggota perwakilan Bepperida, Dinas PUPR (bidang tata ruang dan infrastruktur), Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, Bagian Ekonomi, serta camat dan lurah di wilayah sekitar lokasi pelabuhan.
Tim juga akan dilengkapi unsur pengarah yang dipimpin langsung Wali Kota, dengan anggota Asisten II, Kepala Bappeda, KSOP Samarinda, manajemen Pelindo, dan kepala OPD teknis terkait.
Wali Kota menargetkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim ini terbit paling lambat dua hari setelah rapat, agar tim dapat segera bekerja dan menyiapkan pertemuan lanjutan dengan KSOP, Pelindo, BPN, Pertamina dan instansi terkait lainnya pada awal pekan depan.
Di akhir rapat, Wali Kota kembali menekankan bahwa Pemkot tidak sekadar memindahkan aktivitas pelabuhan dari Yos Sudarso ke lokasi baru, tetapi ingin memastikan kehadiran pelabuhan modern yang memberi nilai tambah bagi tata ruang kota, konektivitas logistik, dan kesejahteraan warga Samarinda. (FER/KMF.SMR/FOTO.ARY/DOKPIM)
