SAMARINDA.KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Ekonomi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan yang dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta pembahasan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Selasa (16/9/2025) pagi di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Gedung TP PKK Samarinda.
Rapat dipimpin secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota se-Indonesia. Dari Samarinda, hadir Wakil Wali Kota Syaefuddin Zuhri bersama jajaran Forkopimda, perwakilan Polres, Dandim 0901, Kejaksaan, Inspektorat, serta sejumlah pimpinan OPD, di antaranya BPS, BPKAD, Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, PUPR, Dinas Koperasi, Dishub, dan lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat dalam mempercepat Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong pemerintah daerah berperan aktif menyukseskannya. Selain itu, Tito menyoroti pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai prioritas nasional untuk menghadirkan data kependudukan yang akurat dan terpadu demi mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Sementara itu, Wawali Samarinda, Syaefuddin Zuhri, menilai pertemuan rutin pengendalian inflasi memberi dampak positif bagi daerah. Saat ini, inflasi Samarinda tercatat sebesar 2,02 persen, masih dalam kategori terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian serius.
“Jangan sampai perjuangan kita kendor. Rapat rutin mingguan ini harus terus dilanjutkan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” tegasnya.
Ia juga menyoroti harga minyak goreng yang masih tinggi, sehingga perlu langkah penurunan harga, termasuk melalui penyaluran minyak premium oleh Bulog. Untuk beras, distribusi dinilai sudah sesuai regulasi dan menjadi tanggung jawab instansi terkait.
Selain itu, Wawali menekankan pentingnya pengelolaan bantuan sosial secara akurat by name by address dengan sinkronisasi data Dinas Sosial bersama OPD lain, seperti Dinas Kesehatan. Ia juga meminta laporan rinci pemanfaatan DAU dan DAK non-fisik agar tidak muncul anggapan dana tidak tersedia.
Menutup arahannya, Wawali menegaskan komitmen seluruh OPD untuk istiqamah menjalankan tugas, menjaga stabilitas harga, serta memberikan ketenangan bagi masyarakat. (RIZ/KMF-SMR)