SAMARINDA.KOMINFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi BUMRT berbasis kelurahan di Balai Kota, Selasa (28/4/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti dan dihadiri camat se-Kota Samarinda, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta sejumlah instansi teknis.
Kepala Bagian Ekonomi Nadya Turisna menegaskan, evaluasi ini rutin digelar setiap triwulan mengingat BUMRT merupakan program unggulan wali kota. Namun, dalam implementasinya, berbagai persoalan mencuat di lapangan.
“Secara jumlah kita bahkan melampaui target. Ada 133 unit BUMRT di 58 kelurahan, minus 1 kelurahan dan tersebar di 10 kecamatan. Tapi, dari sisi kualitas, masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya.
Ia membeberkan, hanya 12 BUMRT yang memiliki kelengkapan administrasi. Selebihnya, banyak dibentuk tanpa prosedur yang jelas. Bahkan, tidak sedikit yang lahir tanpa melalui musyawarah warga.
“Banyak RT membentuk BUMRT karena euforia saja. Rapat tidak pernah dilakukan, syarat tidak dilengkapi. Akibatnya, saat berjalan, usaha ini terseok-seok,” tegas Nadya.
Dari sisi jenis usaha, dominasi masih pada sektor sederhana. Usaha penyewaan tenda dan kursi mendominasi hingga 48 persen, disusul makanan ringan 17,6 persen, koperasi 4 persen, serta unit usaha bank sampah.
Permasalahan lain muncul dari minimnya pelaporan dan pembinaan. Perkembangan BUMRT di lapangan disebut belum pernah dilaporkan secara komprehensif kepada kepala daerah. Selain itu, pemanfaatan dana program Pro Bebaya kerap tidak tepat sasaran.
“Kadang barang yang dibeli justru disewakan gratis ke warga, bukan diputar sebagai usaha,” tambahnya.
Sekda Samarinda Neneng Chamelia Shanti menegaskan, ke depan BUMRT harus memiliki arah yang jelas dan terintegrasi dengan program lain, termasuk koperasi Merah Putih.
“Kita ingin geraknya selaras. Dari sisi administrasi, OPD terkait harus aktif melakukan pendampingan. Atur waktu konseling, bantu mereka menyusun AD/ART,” tegasnya.
Ia juga mendorong pola pembinaan lebih intensif melalui asistensi langsung di tiap kecamatan.
“Bikin rembuk. Satu hari satu kecamatan, kita dampingi langsung. Karena levelnya di bawah, wajar jika banyak yang belum paham,” ujarnya.
Selain itu, TWAP diminta menyusun roadmap pengembangan BUMRT agar arah kebijakan lebih terukur dan bisa mengikuti kultur di wilayah masing-masing.
“Kalau arahnya jelas, OPD punya rambu-rambu dalam mendampingi. Tidak jalan sendiri-sendiri,” tambah Neneng.
Pemkot juga menyiapkan penyesuaian pada program Pro Bebaya 2027 dengan fokus penguatan ekonomi. Skema ini nantinya diarahkan untuk mendukung permodalan BUMRT.
Sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian utama agar potensi tiap wilayah bisa dipetakan secara akurat.
“Dari situ kita seleksi. Pilih satu yang terbaik untuk jadi pilot project, supaya bisa ditiru wilayah lain,” jelasnya.
Sementara, Asisten II Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menekankan pentingnya pendekatan berbasis karakteristik wilayah dalam mengembangkan BUMRT.
“Setiap daerah punya kekuatan berbeda. Seperti di Pampang dengan ekonomi kreatif manik-maniknya, itu yang harus kita dorong,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan skema bisnis, termasuk sistem konsinyasi melalui varian niaga agar distribusi produk lebih terjamin.
“Kalau perlu, kita dorong jadi produsen tunggal di sektor tertentu. Itu akan lebih aman dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga membuka peluang dukungan permodalan melalui program Kredit Bertuah.
Sebagai langkah konkret, Pemkot akan melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh BUMRT. Unit usaha yang tidak aktif akan dipilah dari yang masih berjalan.
“Mulai sekarang harus jelas. Mana yang masih hidup, mana yang sudah mati. Jangan semua dipaksakan,” tegas Marnabas.
Evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik agar BUMRT benar-benar menjadi penggerak ekonomi warga, bukan sekadar program populis tanpa dampak nyata. (FER/KMF-SMR/DOK.CRIS-DOKPIM)
