Arahan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, SE., MM., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Program/Kegiatan yang Berdampak pada IPG dan IKG Kota Samarinda di Ballroom Arutala Lantai IV Bapperida Kota Samarinda, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wawali Saefuddin didampingi Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda Eko Suprayetno, Asisten II Marnabas Patiroy, Ketua Pokja PUG Kota Samarinda Ananta Fathurrozi, serta Kepala DP2PA Kota Samarinda Ibnu Araby.

FGD yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan program lintas perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki sasaran, indikator, anggaran, dan target yang jelas dalam menjawab persoalan gender.

Kegiatan diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BPS Kota Samarinda, camat se-Kota Samarinda, serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Dalam sambutannya, Saefuddin menegaskan pengarusutamaan gender harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral maupun pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan program yang dijalankan, sasaran yang dituju, indikator yang ingin dicapai, dukungan anggaran, serta waktu pelaksanaannya.

Hal tersebut penting karena meski IPG Samarinda terus meningkat dari 90,40 pada 2022 menjadi 90,68 pada 2023, 91,01 pada 2024, dan 91,15 pada 2025, capaian tersebut tetap harus diikuti upaya serius untuk menekan ketimpangan gender.

Terlebih, IKG Samarinda justru meningkat dari 0,237 pada 2023 menjadi 0,243 pada 2024 dan 0,384 pada 2025. Dalam indikator IKG, semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan gender.

“Pengarusutamaan gender harus kita tangani sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya sebagai program atau kegiatan,” tegas Saefuddin.

Menurutnya, capaian indikator tersebut harus diterjemahkan ke dalam intervensi yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penghasilan, perlindungan sosial, hingga kebutuhan dasar perempuan, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi rentan.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan kecamatan memperkuat kolaborasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Program yang sudah tersedia harus dipetakan dan diselaraskan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran serta memberikan dampak yang dapat diukur.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kominfo diarahkan memperkuat data terpilah gender, integrasi informasi, publikasi capaian, serta pengembangan sistem atau dashboard sebagai pendukung pemantauan dan pengambilan kebijakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memperluas akses pendidikan yang setara, sementara Dinas Kesehatan memperkuat layanan kesehatan yang responsif gender, khususnya bagi perempuan dan anak.

Sementara itu, Dinas Sosial diarahkan memperkuat perlindungan bagi perempuan rentan, keluarga miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan lanjut usia.

Dinas Koperasi dan UMKM didorong memperkuat pemberdayaan serta kemandirian ekonomi perempuan, sedangkan DPMPTSP memastikan kemudahan perizinan dan akses berusaha bagi perempuan. Disdukcapil juga diminta menjamin kemudahan dan pemerataan layanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat.

Di tingkat kewilayahan, seluruh kecamatan diminta aktif mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan perempuan di wilayah masing-masing. Data tersebut menjadi dasar agar program pemerintah tidak bersifat umum, melainkan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi.

Saefuddin menekankan, setiap perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan keterkaitan programnya dengan target pembangunan gender.

“Kita harus tahu persoalannya, programnya apa, targetnya jelas, indikatornya jelas, anggarannya ada, dan waktu pelaksanaannya juga jelas. Jangan sampai targetnya bagus, tetapi kegiatannya tidak ada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menuntut perangkat daerah semakin cermat menyinergikan program agar tidak terjadi tumpang tindih dan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Program yang sudah dimiliki masing-masing perangkat daerah harus dikolaborasikan dan dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP2PA Kota Samarinda sekaligus fasilitator Pokja PUG Kota Samarinda, Ibnu Araby, menyampaikan bahwa FGD tersebut merupakan langkah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengoptimalkan program yang berdampak terhadap peningkatan IPG dan penurunan IKG.

Melalui forum tersebut, setiap perangkat daerah didorong memetakan persoalan, menyelaraskan program, serta menetapkan indikator dan target yang terukur sehingga kontribusinya terhadap pembangunan gender dapat dipantau dan dievaluasi.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Optimalisasi Program/Kegiatan Berdampak pada Peningkatan IPG dan Penurunan IKG oleh Wakil Wali Kota Samarinda bersama Ketua Pokja PUG Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama 40 perangkat daerah, termasuk seluruh kecamatan, untuk memastikan pembangunan responsif gender menjadi tanggung jawab lintas sektor.

Dengan demikian, setiap program tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target kegiatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IPG dan penurunan IKG di Kota Samarinda. (VE/DON/KMF-SMR|Foto.TOM/DOKPIM)