Penekanan itu disampaikan Wawali saat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Samarinda mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke-III November 2025 yang digelar secara daring pada Senin (17/11/2025).

Rakor berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor PKK Samarinda, Jalan S. Parman, dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, yang memimpin seluruh TPID se-Indonesia dalam agenda monitoring inflasi menjelang akhir tahun.

Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan pentingnya stabilisasi harga, pengamanan pasokan pangan, serta kesiapan daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah. Ia juga mengingatkan potensi tekanan inflasi dari komoditas emas perhiasan, cabai, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Wamendagri mendorong percepatan implementasi SKB 3 Menteri demi memperkuat penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memperkuat koordinasi antarsektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Menindaklanjuti arahan nasional, Wawali Saefuddin Zuhri langsung memimpin rapat internal bersama TPID Samarinda.

Ia menyampaikan bahwa inflasi nasional saat ini berada di angka 2,86%, dan inflasi Kaltim 1,94%. Meski relatif terkendali, sejumlah komoditas tetap perlu diwaspadai—terutama beras, sayur-mayur, dan telur ayam ras.

Wawali mengungkap, kebutuhan telur Samarinda baru terpenuhi sekitar 30% dari produksi lokal, sehingga ketergantungan pada pasokan luar daerah masih tinggi. Sementara itu, pasokan sayuran masih bergantung pada kiriman dari Makassar dan Pulau Jawa, meski harga cabai relatif stabil.

Selain isu pangan, Saefuddin juga menyoroti kelangkaan BBM yang sempat terjadi di beberapa SPBU. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan dan menyesuaikan kuota agar antrean tidak kembali terjadi dan distribusi BBM tetap lancar hingga akhir tahun.

Untuk komoditas beras, Saefuddin memastikan stok Bulog dalam kondisi aman, namun menekankan perlunya kesiapan operasi pasar bila terjadi kenaikan harga.

Terkait dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Saefuddin meminta Dinas Perkim mempercepat penyelesaian persoalan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Saat ini terdapat 44 titik lahan di Samarinda yang masih terblokir akibat kebijakan transmigrasi lama.

Kabag Ekonomi, Nadya Turisna, menambahkan bahwa pasokan telur dan ayam harus diantisipasi menjelang Nataru, Imlek, dan Ramadan 2026.

Dinas Ketahanan Pangan diminta mempercepat pembentukan kelompok peternak kecil, sementara Dinas Perdagangan diminta menjaga kelancaran distribusi barang di lapangan. Camat dan lurah juga diminta memastikan seluruh lahan program MBG berstatus clean and clear.

Perwakilan BPS RI, Amalia, memaparkan bahwa harga emas perhiasan secara nasional mengalami inflasi 52,76% pada periode 2020–2025. Kalimantan Timur bahkan menjadi daerah dengan inflasi emas tertinggi pada Oktober 2025, mencapai 61,69%.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik, menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan untuk mendukung program MBG serta kesiapan pasokan pangan menjelang Nataru, Imlek, Puasa, dan Lebaran.

Menutup rapat internal, Wawali Saefuddin mengajak seluruh OPD untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan melalui koordinasi yang lebih kuat.

“Setiap rapat bukan sekadar rutinitas. Jadikan pertemuan seperti ini sebagai ruang belajar bersama. Kita harus semakin sadar dan sigap dalam melayani masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, kita bisa menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga,” pesan Saefuddin Zuhri. (VE/DON/KMF-SMR | Foto: JIR/DOKPIM)