SAMARINDA.KOMINFONEWS — Menghadapi menurunnya kemampuan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Wali Kota Samarinda, Dr. Andi Harun, menegaskan bahwa belanja daerah pada 2026 akan difokuskan hanya pada kebutuhan wajib dan pelayanan dasar masyarakat. Komitmen transparansi kondisi keuangan daerah pun ditegaskannya di hadapan DPRD dan publik, agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara tepat dan efisien.
Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Jumat (15/8). Selain itu, Pemkot juga tengah melakukan penyesuaian pada pendapatan dan belanja di APBD Perubahan 2025.
“Saya sudah mengarahkan kepada Pak Sekda selaku Ketua TAPD dan seluruh jajaran untuk memastikan rasionalisasi dilakukan secara bijaksana. Belanja yang kita setujui harus benar-benar belanja wajib dan belanja yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Andi.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama, mengingat lonjakan harga bahan pokok dapat berdampak langsung pada daya beli warga. “Kalau inflasi tidak terkendali, harga bahan pokok bisa fluktuatif dan menggerus kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga menjadi perhatian serius. Meski kemampuan fiskal terbatas, Andi menegaskan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
“Harus diputar otak sedemikian rupa supaya walaupun APBD menurun, pelayanan di sektor pendidikan maupun kesehatan tidak terganggu,” katanya.
Menurutnya, simulasi APBD 2026 telah disiapkan untuk mengukur kemampuan belanja daerah, menyusul kebijakan efisiensi DBH dari pemerintah pusat. Setiap usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperiksa detail untuk memastikan penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran.
Terkait proyek strategis Teras Samarinda, Andi memastikan tahap II aman karena sudah teralokasi, namun kelanjutan tahap III masih menunggu evaluasi kemampuan APBD 2026.
“Apakah berlanjut atau tidak, masih tanda tanya. Intinya, kami tidak bisa memaksakan diri,” tegasnya.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda cukup baik, ketergantungan terhadap DBH masih besar. Karena itu, Pemkot mendorong inovasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
“Lebih baik kita satukan tenaga, gagasan, dan kekompakan untuk meningkatkan PAD secara kreatif,” serunya.
Andi juga mengingatkan agar rencana belanja disesuaikan dengan kemampuan “isi kantong” daerah.
“Kalau tidak mau seperti tahun-tahun sebelumnya, uangnya terbatas tapi belanjanya tinggi, pasti kita defisit. Kami tidak mau berutang,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan penyesuaian anggaran menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal 2026. “Kami realistis, menjaga keuangan tetap sehat, dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.(DON/KMF-SMR.Foto: Kris Dokpim)
26 Februari 2026
26 Februari 2026
26 Februari 2026
