Pesan itu disampaikan saat TPID Kota Samarinda mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke-IV November 2025 yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, Senin (24/11/2025). TPID Samarinda mengikuti rakor secara hybrid dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor PKK Samarinda.

Rakor ini juga diikuti oleh Kepala BPS RI, unsur Badan Pangan Nasional, Kemendagri, Kementerian PUPR, serta berbagai lembaga terkait lainnya, menandakan isu pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas nasional menjelang akhir tahun.

Dalam arahannya, Wawali Saefuddin menekankan bahwa tren peningkatan permintaan menjelang rangkaian hari besar keagamaan harus diantisipasi agar tidak memicu lonjakan harga.

“Kita harus mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, kemudian bersiap menghadapi Imlek dan Ramadhan. Permintaan pasti meningkat dan ini harus dikelola dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau panic buying karena dapat memperparah kelangkaan dan menimbulkan kenaikan harga yang tidak perlu.

Saefuddin meminta seluruh sektor terus melakukan pemantauan, termasuk Pertamina, Patra Niaga sebagai distributor BBM, dan Bulog yang mengelola ketersediaan bahan pokok. Menurutnya, komoditas seperti bawang merah, bawang putih, beras, daging ayam, dan telur masih berada pada level aman, namun tetap memerlukan pengawasan intensif hingga distribusi di lapangan.

“Yang penting stok tetap aman. Jangan sampai di tengah perjalanan ada kekurangan. Kalau masyarakat tenang, ekonomi juga stabil,” ujarnya.

Ia juga meminta kesiapan sektor energi diperkuat menjelang libur panjang, di mana mobilitas warga diperkirakan meningkat. Pertamina dan Patra Niaga diminta memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, berjalan tanpa hambatan.

Wawali menegaskan bahwa stabilitas harga sangat mempengaruhi ketenangan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Jika kebutuhan dasar aman, maka pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

“Kalau masyarakat tenang dan kebutuhan dasar tersedia, pembangunan bisa berjalan lebih baik. Apa yang menjadi cita-cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa tercapai,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa TPID Samarinda akan terus melakukan pemantauan mingguan terhadap perkembangan harga hingga memasuki momentum hari besar tahun 2026.

Sebelumnya dalam pemaparannya Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 berada di angka 2,86 persen (year-on-year), masih dalam rentang target 1,5–3,5 persen. Meskipun terkendali, beberapa komoditas seperti emas perhiasan, cabai, dan beras masih memberi tekanan harga.

Lonjakan permintaan emas—berdasarkan laporan World Gold Council yang menyebutkan dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi—telah mendorong harga naik hingga Rp 2,237 juta per gram, menjadi salah satu penyumbang inflasi.

Pemerintah pusat juga mencatat beberapa provinsi dengan tekanan harga cukup tinggi, seperti Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen). Beberapa kota besar, termasuk Pekanbaru, turut menjadi sorotan.

Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 menunjukkan dinamika bervariasi: beras turun di lebih dari 280 kabupaten/kota, sementara bawang merah dan daging ayam masih mengalami kenaikan di banyak daerah.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Fokus pengendalian inflasi meliputi stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, serta intervensi cepat di daerah dengan lonjakan harga. Ketersediaan pangan pokok tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.(DON/KMF-SMR || FOTO: AFDANI DOKPIM)